Fajaruna Institute

Tag: Anggaran

  • Bimtek Pengawasan Terhadap Realisasi PAD dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah

    LATAR BELAKANG

    Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah. Meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga pada fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pengumpulan pendapatan dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang tersedia.

    Namun, kenyataannya, realisasi PAD di banyak daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap potensi pajak daerah, keterbatasan sistem pemungutan, dan kurang optimalnya penggalian potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa potensi pendapatan daerah digali secara maksimal dan dikelola secara akuntabel.

    TUJUAN

    1. Meningkatkan kapasitas DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap realisasi PAD dan pajak daerah.
    2. Memberikan pemahaman tentang strategi optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah.
    3. Mendorong penyusunan kebijakan pengawasan berbasis data dan potensi riil daerah.
    4. Meningkatkan sinergi antara DPRD, Bapenda, dan OPD pengelola pendapatan.

    TARGET LUARAN (OUTPUT & OUTCOME)

    Output:

    • Peserta memahami alur pengawasan terhadap realisasi PAD.
    • Tersusunnya strategi dan agenda pengawasan pendapatan daerah.
    • Tersusunnya rekomendasi kebijakan untuk peningkatan PAD.

    Outcome:

    • Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara berkelanjutan.
    • Optimalisasi penggalian potensi ekonomi lokal yang legal dan terukur.
    • Peningkatan kemandirian fiskal daerah.

    SASARAN PESERTA

    • Anggota DPRD, terutama Komisi yang membidangi keuangan dan pajak daerah.
    • Sekretariat DPRD bagian anggaran dan pengawasan.
    • Tenaga ahli atau staf pendukung kebijakan fiskal DPRD.

    MATERI BIMTEK

    1. Kebijakan PAD dan Pajak Daerah dalam Kerangka Otonomi Fiskal
    2. Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mengawasi Realisasi PAD
    3. Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    4. Optimalisasi Pemungutan Pajak: Strategi dan Inovasi Daerah
    5. Peran Teknologi dalam Monitoring PAD dan Pengawasan DPRD
    6. Evaluasi Kinerja Bapenda dan OPD Pengelola PAD
    7. Simulasi Penyusunan Rekomendasi Pengawasan PAD dan Pajak Daerah

    SUSUNAN ACARA

    Hari 1 – Dasar Pengawasan dan Kebijakan PAD

    WaktuAgenda
    08.00 – 08.30Registrasi & Pembukaan Resmi
    08.30 – 09.30Keynote Speech: Peran Strategis DPRD dalam Peningkatan PAD Daerah
    09.30 – 10.30Sesi 1: Regulasi dan Kebijakan Nasional tentang PAD dan Pajak Daerah
    10.30 – 10.45Coffee Break
    10.45 – 12.00Sesi 2: Peran dan Tugas DPRD dalam Pengawasan Pendapatan Daerah
    12.00 – 13.00ISHOMA
    13.00 – 15.00Sesi 3: Struktur dan Mekanisme Pengelolaan PAD di Daerah
    15.00 – 15.15Coffee Break
    15.15 – 17.00Sesi 4: Identifikasi Masalah Umum dalam Pengumpulan Pajak dan Retribusi

    Hari 2 – Strategi Optimalisasi dan Pengawasan

    WaktuAgenda
    08.00 – 09.30Sesi 5: Strategi Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi
    09.30 – 10.30Sesi 6: Analisis Potensi Ekonomi Lokal dan Proyeksi PAD
    10.30 – 10.45Coffee Break
    10.45 – 12.00Sesi 7: Peran Teknologi dan Digitalisasi dalam Pemungutan Pajak
    12.00 – 13.00ISHOMA
    13.00 – 15.00Sesi 8: Studi Kasus: Keberhasilan Daerah dalam Meningkatkan PAD
    15.00 – 15.15Coffee Break
    15.15 – 17.00Sesi 9: Diskusi Kelompok: Penyusunan Rencana Pengawasan PAD

    Hari 3 – Simulasi dan Rencana Tindak Lanjut

    WaktuAgenda
    08.00 – 09.30Sesi 10: Simulasi Analisis Realisasi PAD dan Identifikasi Potensi Pajak
    09.30 – 10.30Sesi 11: Penyusunan Rekomendasi DPRD untuk Meningkatkan PAD
    10.30 – 10.45Coffee Break
    10.45 – 12.00Sesi 12: Evaluasi Kinerja OPD Pengelola PAD dan Peran Komisi Terkait
    12.00 – 13.00ISHOMA
    13.00 – 15.00Presentasi Hasil Simulasi oleh Peserta
    15.00 – 15.15Coffee Break
    15.15 – 16.30Refleksi Strategi Pengawasan Berbasis Potensi Pajak
    16.30 – 17.00Penutupan dan Penyerahan Sertifikat

    SYARAT PESERTA

    • Anggota DPRD atau staf pendukung yang berwenang dalam pengawasan PAD.
    • Mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti kegiatan secara penuh.
    • Disarankan membawa laptop untuk kegiatan simulasi dan diskusi kelompok.

    BIAYA KEGIATAN

    Biaya Kontribusi: Rp 5.250.000,- / orang

    Biaya sudah termasuk:

    • Penginapan 4 Hari 3 Malam (Hotel Bintang 3, twin share)
    • 2x Coffee Break & 1x Makan Siang per hari
    • Materi pelatihan (softcopy)
    • Alat tulis peserta
    • Sertifikat resmi pelatihan

    FASILITAS KEGIATAN

    • Akomodasi selama kegiatan (hotel bintang 3)
    • Sertifikat resmi Bimtek
    • Konsumsi lengkap selama pelatihan
    • Materi pelatihan (softcopy)
    • Alat tulis kerja
    • Narasumber ahli bidang PAD dan pajak daerah
    • Simulasi kelompok & studi kasus
    • Dokumentasi kegiatan

  • Bimtek Strategi Pengawasan DPRD terhadap APBD dan Kinerja OPD

    LATAR BELAKANG

    Fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis. DPRD tidak hanya bertugas dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga bertanggung jawab memastikan anggaran tersebut digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Sayangnya, masih sering ditemukan kendala seperti rendahnya kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD, lemahnya analisis terhadap laporan keuangan daerah, serta kurang optimalnya tindak lanjut hasil audit BPK dan hasil pengawasan lainnya.

    Melalui Bimtek ini, anggota DPRD diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis dan strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD dan kinerja OPD secara efektif dan konstruktif.

    TUJUAN

    1. Meningkatkan pemahaman DPRD terhadap mekanisme pengawasan anggaran daerah dan kinerja OPD.
    2. Membekali peserta dengan strategi dan metode pengawasan yang tepat, berbasis data, dan berorientasi hasil.
    3. Mendorong tindak lanjut atas temuan audit serta realisasi program dan kegiatan daerah.
    4. Mengembangkan pola kerja kolaboratif antara DPRD dan instansi pengawas lainnya dalam fungsi pengawasan.

    TARGET LUARAN (OUTPUT & OUTCOME)

    Output:

    • Peserta memahami alur pengawasan terhadap APBD dan realisasi program kerja OPD.
    • Tersusunnya strategi pengawasan berbasis data dan indikator kinerja.
    • Tersusunnya daftar rekomendasi pengawasan untuk peningkatan kualitas belanja daerah.

    Outcome:

    • Meningkatnya efektivitas pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran.
    • Meningkatnya kinerja OPD melalui perbaikan berbasis hasil pengawasan legislatif.
    • Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

    SASARAN PESERTA

    • Anggota DPRD, terutama Komisi yang membidangi pengawasan anggaran dan OPD.
    • Sekretariat DPRD bidang pengawasan dan anggaran.
    • Tenaga ahli dan staf pendukung pengawasan DPRD.

    MATERI BIMTEK

    1. Dasar Hukum dan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap APBD dan OPD
    2. Tahapan Pengawasan Pelaksanaan APBD dan Evaluasi Kinerja OPD
    3. Indikator Kinerja Program dan Analisis Laporan Realisasi Anggaran
    4. Strategi Menyusun Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD
    5. Sinergi DPRD dengan BPK, Inspektorat, dan Masyarakat dalam Pengawasan
    6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Temuan Audit terhadap Kinerja OPD
    7. Simulasi dan Studi Kasus Pengawasan Anggaran dan Kinerja Daerah

    SUSUNAN ACARA

    Hari 1 – Dasar dan Konteks Pengawasan DPRD

    WaktuAgenda
    08.00 – 08.30Registrasi & Pembukaan Resmi
    08.30 – 09.30Keynote Speech: Fungsi Strategis DPRD dalam Mewujudkan Akuntabilitas Daerah
    09.30 – 10.30Sesi 1: Dasar Hukum dan Mekanisme Pengawasan APBD oleh DPRD
    10.30 – 10.45Coffee Break
    10.45 – 12.00Sesi 2: Peran DPRD dalam Pengawasan Kinerja OPD Berdasarkan Renstra
    12.00 – 13.00ISHOMA
    13.00 – 15.00Sesi 3: Tahapan Pengawasan: Dari Perencanaan hingga Realisasi
    15.00 – 15.15Coffee Break
    15.15 – 17.00Sesi 4: Menyusun Agenda Pengawasan yang Terukur dan Terencana

    Hari 2 – Teknik dan Strategi Pengawasan

    WaktuAgenda
    08.00 – 09.30Sesi 5: Menganalisis Laporan Realisasi APBD dan LKPJ Kepala Daerah
    09.30 – 10.30Sesi 6: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Evaluasi Kinerja Program OPD
    10.30 – 10.45Coffee Break
    10.45 – 12.00Sesi 7: Strategi Menyusun Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD
    12.00 – 13.00ISHOMA
    13.00 – 15.00Sesi 8: Sinergi DPRD dengan BPK dan Inspektorat
    15.00 – 15.15Coffee Break
    15.15 – 17.00Sesi 9: Studi Kasus: Analisis Temuan Audit dan Respon DPRD

    Hari 3 – Praktik, Simulasi, dan Rencana Tindak Lanjut

    WaktuAgenda
    08.00 – 09.30Sesi 10: Praktik Analisis Laporan Realisasi dan Evaluasi Program OPD
    09.30 – 10.30Sesi 11: Simulasi Rapat Pengawasan dan Penyusunan Rekomendasi
    10.30 – 10.45Coffee Break
    10.45 – 12.00Sesi 12: Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengawasan DPRD
    12.00 – 13.00ISHOMA
    13.00 – 15.00Presentasi Hasil Simulasi dan Evaluasi Kelompok
    15.00 – 15.15Coffee Break
    15.15 – 16.30Refleksi dan Penajaman Strategi Pengawasan DPRD
    16.30 – 17.00Penutupan dan Penyerahan Sertifikat

    SYARAT PESERTA

    • Anggota DPRD atau staf pendukung yang terlibat dalam fungsi pengawasan anggaran.
    • Mengisi formulir pendaftaran dan hadir secara penuh.
    • Membawa laptop atau perangkat kerja untuk simulasi pengawasan.

    BIAYA KEGIATAN

    Biaya Kontribusi Peserta: Rp 5.250.000,- / orang

    Sudah termasuk:

    • Penginapan 4 Hari 3 Malam (Hotel Bintang 3)
    • 2x Coffee Break & 1x Makan Siang per hari
    • Materi pelatihan (Softcopy)
    • Alat Tulis
    • Sertifikat Pelatihan

    FASILITAS YANG DIBERIKAN

    • Akomodasi hotel selama pelatihan
    • Sertifikat resmi kegiatan
    • Konsumsi lengkap (coffee break & makan siang)
    • Modul pelatihan digital
    • Alat tulis peserta
    • Narasumber ahli anggaran dan pengawasan kinerja
    • Simulasi kelompok dan studi kasus
    • Dokumentasi kegiatan